Free Support 24/7

(021) 82431931

Tags: Perpajakan

Susunan Satu Naskah 7 Undang-Undang kepabeanan & Cukai

  • Penerbit: Mitra Wacana Media
  • Kode Produk: MWM000155
  • Penulis: Purno Murtopo
  • ISBN: 978-602-8856-37-9
  • Tahun Terbit: 2011
  • Jml Halaman: 466
  • Berat: 1,600.00g
  • Bahasa: Indonesia
  • Dimensi: 17.00cm x24.00cm
  • Ketersediaan: 147
Rp150,000.00

Susunan Satu Naskah (Tujuh ) Undang-Undang Kepabeanan & Cukai Beserta Penjelasannya Undang-undang Kepabeanan Undang-undang Cukai Undang-undang Paj..

Susunan Satu Naskah (Tujuh ) Undang-Undang Kepabeanan & Cukai Beserta Penjelasannya

Undang-undang Kepabeanan

Undang-undang Cukai

Undang-undang Pajak Penghasilan

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Undang-undang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Undang-undang Pengadilan Pajak


Sebagai penulis buku Kepabeanan & Cukai saya memberikan apresiasi atas sumbangan penulis muda yang sangat aktif ini melalui Susunan Satu Naskah 7 (tujuh) Undang-undang Kepabeanan & Cukai Beserta Penjelasannya yang untuk pertama kali diterbitkan Buku yang selalu dicari oleh importir, eksportir, PPJK atau bagi pelaku bisnis lainnya serta para pengajar, mahasiswa dan masyarakat umum.

Ali Purwito M Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) dan Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia


Dalam perjalanan karier saya baik sebagai notaris senior maupun dosen di bidang ilmu hukum, merasa masih terdapat kekurangan pengetahuan, khususnya di bidang Kepabeanan & Cukai. Dengan terbitnya buku ini, dirasakan bahwa kekurangan tersebut akan teratasi dengan memahami secara tepat dan cepat melalui kumpulan perundang-undangan di bidang pengetahuan yang masih langka dan belum banyak diteliti.

Dr. Roesnastiti, S.H., MA. Dosen Pasca Sapan Fakultas Hukum Universitas Indonesia


Kepabeanan erat sekali kaitannya dengan ekspor impor, bahkan peraturan-peraturan dari perdagangan diaplikasikan ke dalam peraturan di bidang kepabeanan. Pemahaman mengenai peraturan dimaksud dapat ditemui dalam buku Susunan Satu Naskah 7 (tujuh) Undang-undang Kepabeanan & Cukai Berserta Penjelasannya yang dihimpun oleh Saudara Purno Murtopo, selain berguna bagi pelaku bisnis perdagangan internasional, mahasiswa, juga para peserta kursus ekspor-impor, ahli kepabeanan, workshop dan seminar

Drs. Hamdani Ketua Konsorsium Kursus Ekspor-Impor Direktorat Pendidikan Non Formal dan Informal


Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah Pabean dan pemungutan bea masuk, sedangkan Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang Susunan Satu Naskah 7 (tujuh) Undang-undang Kepabeanan & Cukai Berserta Penjelasannya sangat bermanfaat bagi pelaku bisnis, diantaranya eksportir dan importir agar mengetahui seluk beluk rambu-rambu yang ada sehingga mampu berinovasi dalam koridor yang aman serta memberikan pencerahan enlighting bagi dosen dan mahasiswali perguruan tinggi terutama karena dihimpun oleh birokrat dan praktisi perpajakan yang ahli dibidangnya.

Dr. (Pemasaran). Ir. Franz Astani, SE, MBA, MM, MSI, SH, MKA, CPM (NUS-IMA), Dr.(Kand-Hukum)

Dekan Fakultas Hukum - Presiden University & Notaris/PPAT senior di Jakarta & Presiden ISMUDI (katan Sarjana Mu Disiplin ilmu Indonesia)


Stakeholder (pemangku kepentingan) kepabeanan, baik otoritas kepabeanan, pelaku ekspor-Impor, pengadilan pajak, profesional ahli kepabeanan dan pemerhati bidang kepabeanan akan sangat terbantu dengan hadirnya buku ini. Demikian pula bagi setiap orang yang baru terjun di ranah kepabeanan maupun bagi masyarakat umumnya. Dengan adanya buku ini, maka akan diketahui bahwa terdapat berbagai jawaban yang timbul terhadap subjek manakala terjadi pergerakan barang berwujud yang melalu lintas batas jurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta konsekuensinya. Demikian pula hak subjek dimaksud bilamana merasa terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan ketentuan perundangan. Namun, perlu disadari bahwa NKRI perlu pembiayaan yang dibebankan kepada penduduknya dimana 7 (tujuh) Undang-undang yang dikompilasi dalam buku ini merupakan sabagian dari penjawantahan dari Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Hary Mulyanto Direktur Tax Training House

Kurir ETD Berat Biaya Kirim

Tulis review

Note: HTML is not translated!
   Bad           Good
Image