Hukum Kepailitan dalam Islam

Dalam hukum positif Indonesia yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua harta kekayaan debitor pailit. berdasarkan Undang-Undang ini, debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedkitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinaytaakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannaya sendiri maupun atas permohohan satu atau lebih kreditornya. Dalam Hukum Kepailitan sangat erat hubungannya dengan masalah utang dan bagaimana pembuktian utang itu. Utang sebagai sumber kepailitan, dalam Hukum Islam memang diperbolehkan dalam untuk menolong orang yang membutuhkan modal maupun memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan, akan tetapi seringkali dalam praktek utang piutang tidak sesuai dengan Hukum Islam. Untuk itu Islam hadir sebagai penyeimbang dari semua persoalan yang ada dalam kepailitan, supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam masalah kepailitan ini baik pihak kreditor maupun kreditor. sejauh pengamatan yang dilakukan penulis sedikit sekali yang membicarakan utang dalam kepailitan yang ditinjau dari persepektif Islam sehingga perlu dilakukan pengkajian dan pembahasan lebih lanjut. Dalam Buku Teks Hukum Kepailitan Dalam Islam ini diantaranya membahas pailit karena utang, bagaimana cara pembuktian utang dalam kepailitan, jenis-jenis atau bentuk yang dinamakan utang dalam kepailitan, serta mengenai utang dan pembuktian dalam kepailitan menurut pandangan Islam.